PROFILE KPID PROPINSI DIY

KPI/KPID
adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk melalui Undang-undang No: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia.

A. KEDUDUKAN
KPI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara RI, dengan jumlah 9 (sembilan) orang, sedangkan KPID berada di setiap Ibukota Propinsi di Indonesia dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan masa kerja masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI dan anggota KPID dipilih oleh DPRD Propinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Secara administratif anggota KPI bertanggungjawab kepada Presiden dan anggota KPID bertanggungjawab kepada Gubenur.
Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI dan anggota KPID dipilih oleh DPRD Propinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Secara administratif anggota KPI bertanggungjawab kepada Presiden dan anggota KPID bertanggungjawab kepada Gubenur.

VISI
Sesuai amanat UU No: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran KPI/KPID dibentuk untuk menciptakan sistem penyiaran nasional yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta industri penyiaran Indonesia.

MISI
Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang melalui penciptaan infastruktur yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah antar wilayah di Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia Internasional

B. TUGAS POKOK
Sesuai UU No: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,maka KPI/KPID memiliki tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan:
Regulasi/Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan

Tugas dan Kewajiban KPI/KPID :
a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh     informasi yang layak dan benar sesuai dengan
    hak   azasi manusia.
b. Ikut membantu pengaturan infastruktur bidang penyiaran.  
c.  Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait.
d.  Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan
   apresiasi masyarakat.
f.  Menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin
    profesionalisme di bidang penyiaran.

Berkaitan dengan tugas dan kewajibannya tersebut, KPI/KPID mempunyai wewenang sebagai berikut:
A. Menetapkan standar program penyiaran.
B. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku siaran.
C. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar
    program siaran.
D. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran
    serta standar program siaran.
E. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

C. FUNGSI
- KPI/KPID mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia.
- KPI/KPID merupakan askses yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan
  institusi pemerintah dan lembaga penyiaran.
- KPI/KPID wajib mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran nasional yang
 memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasarkan asas kebersamaan
 dan   keadilan.

D. HUBUNGAN KPI DENGAN KPID
Hubungan KPI dan KPID bersifat koordinatif. Kebijakan penyiaran secara nasional ditentukan oleh KPI, sedangkan implementasi di tingkat provinsi menjadi cakupan kewenangan KPID.

SUMBER KEUANGAN
Anggaran KPI berasal dari APBN, dan anggaran KPID berasal dari APBD. Di negara maju, selain dari APBD/APBN, lembaga sejenis juga mendapat pemasukan dari pembagian licence fee (pajak siaran yang dibayar masyarakat) dan pembagian dari bea penggunaan frekuensi

INDEPENDEN
Meskipun anggaran KPI/KPID berasal dari APBN/APBD tidak akan mengurangi independensi. Karena APBN/APBD berasal dari rakyat, milik rakyat dan untuk rakyat, yang dihimpun pemerintah melalui pembayaran pajak, dan hasil pengelolaan kekayaan negara lain yang ditangani oleh Pemerintah. Dalam negara demokrasi, pemerintah bukanlah penguasa tetapi pelayan masyarakat. Karena itu pemerintah wajib membiayai lembaga independen yang dibutuhkan masyarakat tanpa bermaksud menguasainya.

SYARAT MENJADI ANGGOTA KPI/KPID
Menurut pasal 10 UU No: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, syarat menjadi anggota KPI/KPID:
a. Warga Negara RI yang bertakwa kepada Tuhan YME;
b. Setia pada Pancasila dan UUD 45;
c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f.  Memiliki kepedulian, pengetahuan, dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
g. Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
h. Bukan anggota legeslatif atau yudikatif;
i.  Bukan pejabat pemerintah;
j.  Non partisan.

PERAN MASYARAKAT UNTUK KPI/KPID
Pertama, masyarakat perlu memahami bahwa KPI/KPID adalah lembaga milik masyarakat sendiri.
Kedua, masyarakat harus mempunyai komitmen untuk memberdaya

CARA MENYAMPAIKAN ASPIRASI KE KPI/KPID
A. Melalui surat, faksimile, telephon atau email.
B. Menyampaikan Secara    langsung;
C. Mengundang anggota KPI/KPID dalam suatu forum untuk menyampaikan aspirasi;
D. Menulis di media massa;
E. Kerjasama dengan KPID/KPI untuk meningkatkan apresiasi terhadap siaran radio maupun
    televisi;
F.  Mengadakan kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, workshop, diskusi, penelitian,
    Pengamatan, polling dan hasilnya disampaikan Kepada KPI/KPID.

KPI/KPID DI NEGARA LAIN
Di negara lain juga ada lembaga seperti KPI/KPID. Amerika Serikat misalnya, memiliki  FCC (Federal Communication Commisions), atau Komisi Televissi Independen, dan RA (Radio Authority). Kanada mempunyai CRTC (Commission Radio Television Canada), Australia memiliki ABA (Australian Broadcasting Authority).

E. SEKRETARIAT KPI/KPID
Dalam UU NO: 32 tahun 2002 pasal 9 ayat 4 ditetapkan bahwa KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh Negara.

KEDUDUKAN
Sekretariat adalah unsur staf yang membantu KPI/KPID dalam menyelenggarakan kesekretariatan dilingkungan KPI/KPID. Sekretariat KPI Pusat secara teknis dan operasional bertanggungjawab kepada ketua KPI Pusat sedangakan sekretariat KPID bertanggung jawab kepada Ketua KPID

TUGAS
Sekretariat KPI/KPID mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI/KPID dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

FUNGSI
Sekretariat KPI/KPID mempunyai fungsi :
a.Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana program serta perencanaan peraturan dan administrasi pengaduan.
b.Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran.
c.Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas monitoring.
d.Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepustakaan.